Inspektorat Temukan 630 Kasus Pengawasan.

CILACAP, SATELITPOST-Inspektorat Kabupaten Cilacap menemukan sebanyak 630 temuan pada pengawasan tahunan (PKTK) tahun 2017 dan semester I 2018. Dari jumlah temuan tersebut ada sebanyak 632 rekomendasi yang diberikan.

Inspektur Kabupaten Cilacap Imam Yudianto mengatakan ada pemeriksaan yang dilakukan, yakni di pemerintahan desa dan pemeriksaan SKPD.

Untuk temuan pemeriksaan desa di antaranya kurangnya volume pekerjaan pada pembangunan fisik, bendahara desa belum melaksanakan penatausahaan dan pertangungjwaban desa sesuai ketentuan, ada belanja di luar APBDes, pengadaan barang dan jasa belum semuai kententuan, dan juga mahalnya pengadaan barang dan jasa.

Sedangkan untuk temuan pada SKPD, di antaranya kekurangan volume pekerjaan pada beberapa kegiatan pembangunan fisik, tingginya harga pembayaran melebihi SSH, transaksi yang belum dipungut pajak, belanja dana BOS yang tidak sesuai peruntukannya, dan pertanggung jawaban dana yang tidak didukung dengan bukti yang memadai.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Farid Ma’ruf mengatakan, jika ingin mempertahankan opini BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka pengelolaan APBD harus dilakukan sesuai dengan aturan perundangan.

“Kita sudah WTP, tetapi memang ada catatannya. Mudah-mudahan tahun depan tetap mendapatkan WTP yang sempurna. Dalam artian bahwa catatan ini bisa dihilangkan, dan kesalahan yang pernah terjadi tidak terulang kembali,” ujarnya, Selasa (16/10) kemarin usai Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda).

Larwasda ini digelar untuk memberikan informasi tentang hasil-hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Fungsional kepada Publik, dan memberikan gambaran hasil pemeriksaan tahun 2017 dan Semester I tahun 2018. Sekaligus untuk mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selain itu menjadi evaluasi bagi para SKPD untuk lebih siap lagi pada pemeriksaan selanjutnya. Sehingga kedepan tidak banyak lagi catatan dari BPK.

“Untuk tindak lanjut dari temuan kita sudah 91 persen, dan tertinggi di Jawa Tengah. Mudah-mudahan tidak ada lagi temuan kedepannya,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji mengatakan selama 2 tahun terakhir yaitu Tahun 2016 dan tahun 2017 Pemkab Cilacap memperoleh WTP dari BPK RI atas LKPD. Dengan diperolehnya Opini WTP menunjukan bahwa pengelolaan keuangan sudah semakin baik. Meskipun demikian, semuanya tidak boleh terlena, karena masih harus melakukan perbaikan-perbaikan pada catatan-catatan.

“Seluruh pejabat harus terus mengawal dengan baik dan serius dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, sehingga Opini WTP atas LKPD Kabupaten Cilacap di tahun-tahun mendatang dapat diraih kembali,” katanya.

Bupati menyampaikan pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), bukanlah upaya untuk mengungkapkan kesalahan dan menjatuhkan SKPD atau Unit kerja tertentu. Justru membantu SKPD atau Unit kerja agar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selalu berada pada jalurnya, dan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

“Jadi setiap SKPD dan Unit kerja agar bersikap proaktif terhadap jika ada pengawasan yang dilakukan oleh APIP. Dan kepada Kepala SKPD untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dari APIP maupun hasil pemeriksaan BPK RI,” katanya.

Larwasda ini diikuti sebanyak 125 orang yang terdiri dari para Kepala OPD di jajaran Pemkab Cilacap, pimpinan perusda, camat, kepala desa, dan dinas instansi terkait. Selain itu juga dihadiri Wakil Bupati, Syamsul Auliya Rahman, Ketua DPRD, Ketua Komis A DPRD, Sekretaris Daerah Drs Farid Maruf MM, para Assisten Sekda, Inspektur Pembantu Wilayah II, Basuki Budi Santoso selaku penyelenggara. (ale)



Sumber   : Satelitepost

Editor     : Erik Stiyanto