368 Peserta Lulus Passing Grade Seleksi CPNS.

 

 

CILACAP, - Hanya ada sebanyak 4,5 persen atau 368 peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang mengikuti seleksi Kompetensi Dasar (SKD) memenuhi passing grade. Angka ini jauh di bawah dari kuota yang ada di Cilacap yakni, sebanyak 678.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma’ruf menjelaskan, dari sebanyak 8.342 orang yang lulus seleksi administrasi, ada sebanyak 8.122 orang yang hadir dalam ujian SKD di GOR Satria Purwokerto pada tanggal 2-5 November kemarin. Dan sebanyak 220 peserta tak hadir mengikuti ujian SKD berbasis Computer Assisted Test (CAT).

“Dari 8.342 yang daftar yang tidak hadir ada 220 peserta. Dari jumlah itu yang lolos dari passing grade 368 orang. Atau hanya 4,5 persen. Jadi betul-betul murni,” ujarnya, pada Rakor Perangkat Daerah di Aula Jalabumi, Selasa (6/11/2018).

Padahal, formasi yang ada sebanyak 678, sedangkan yang lulus hanya sebanyak 368 orang saja. Karena itu, Sekda mengatakan, dalam waktu dekat Bupati akan konsultasi kepada pusat, agar kuota yang diminta bisa terpenuhi.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap, Heroe Harjanto mengatakan, jika awalnya ditargetkan masing-msaing formasi ada 3 calon yang tersisa, atau tiga kali formasi. Sehingga nantinya, pada seleksi berikutnya akan mendapatkan hasil yang terbaik.

“Ternyata setengah formasipun tidak bisa dihadirkan,” ujarnya kemarin.

Sedikitnya peserta yang memenuhi passing grade ini, kata dia, juga terjadi di daerah lainnya. Tidak lolosnya pada peserta ini, kata dia, karena berguguran di soal Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Heru mengatakan, untuk kualitas pada peserta tidak diragukan lagi, akan tetapi memang standar yang ditentukan pemerintah pusat terlalu tinggi.

Ada tiga materi pada SKD yakni untuk jalur umum, Tes Karakteristik Pribadi (TKP) passing grade yang dicapai 143, untuk tes intelegensia umum (TIU) mencapai 80, dan untuk tes wawasan kebangsaan (TWK) sebesar 75.

“TKP nya terlalu sulit, passing grade-nya tinggi, harusnya tidak 143. SKD kali ini terlalu unik,” kata Heru.

Karena itu, pemkab akan meminta kepada pemerintah pusat agar ada kebijakan lainnya, sehingga kuota yang ada bisa terpenuhi secara keseluruhan. Pasalnya, pemkab juga sudah mengeluarkan anggaran dari APBD agar bisa terpenuhi kouta formasi CPNS. Akan tetapi, hasilnya tidak sesuai harapan.

“Kami akan usul, nanti agar ada kebijakan di kota atau kabupaten kota yang direncanakan bisa dipenuhi,” katanya.

Heroe belum mengetahui apa masih akan ada seleksi selanjutnya, bagi mereka yang sudah memenuhi passing grade ini. Nantinya akan dirapatkan kembali, terkait dengan seleksi selanjutnya. (ale)

Sumber   : Setelitepost

Editor      : Erik Stiyanto

 

Read more...

Tujuh Fraksi Setuju, Raperda APBD 2019 Dibahas

Tujuh Fraksi Setuju, Raperda APBD 2019 Dibahas

 

 

HUMAS CILACAP. Tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Kabupaten Cilacap setuju Rancangan Peraturan daerah Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019 segera dibahas.

Hal tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Cilacap, dengan agenda pandangan umum fraksi tentang Raperda APBD 2019, di ruang rapat lantai II, Senin (05/11)

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Adi Saroso ini, dihadiri oleh Wakil Bupati Cilacap, Sekda Cilacap, Forkopimda, Kepala SKPD dan jajarannya, serta 28 anggota dewan.

Meski setuju untuk dibahas dalam komisi-komisi, tetapi terdapat sejumlah catatan dan pertanyaan yang diberikan anggota dewan pada pandangan umum fraksi. Catatan tersebut diantaranya, dalam penyusunan program di tahun anggaran 2019, harus disusun selaras dengan RPJMD tahun 2017-2022. Sehingga program dapat berjalan sesuai visi misi pembangunan jangka menengah, dengan terciptanya Cilacap yang semakin sejahtera secara merata.

Dalam Raperda APBD 2019 direncanakan dengan pendapatan sebesar Rp 2,609 triliun, dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 2,806 triliun. Dengan demikian Anggaran akan mengalami defisit sebesar Rp 196 miliar yang direncanakan akan ditutup dari perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran 2018.

Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya Suheri, meminta kepada Pemkab untuk memperhitungkan secara cermat dan rasional dalam rencana menutupi anggaran defisit ini. Dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran 2018, untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya Silpa ini.

Selain itu juga terkait dengan Guru Tidak tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT PTT) yang beberapa kali melakukan aksi di Cilacap harus lebih diperhatikan. Jangan sampai mereka melakukan aksi mogok mengajar, yang bisa menyebabkan penyelenggaraan pendidikan lumpuh.

Fraksi Gerinda juga meminta agar Pemkab mencabut kebijakan linier dan tidak linier, karena kebijakan ini kami rasa tidak adil dan menyakiti hati GTT PTT, serta mengalokasikan anggaran cukup tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan GTT PTT.

Dalam pemandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Guntur Sucipto meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan GTT PTT di Cilacap, “Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar alokasi anggaran untuk GTT PTT sebesar Rp 72 miliar dapat direaliasikan pada tahun 2019 yang akan datang.

Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong agar pemerintah menargetkan PAD sebesar RP 1 triliun. Meskipun kata dia target ini tidak mudah direalisasi, tetapi hal ini bisa menjadi mimpi besar dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Pasalnya, masih banyak potensi yang bisa digali diantaranya potensi wisata.

Fraksi Partai Golongan Karya melalui juru bicaranya Helmi Bustomi juga meminta agar Pemkab terus mengoptimalkan potensi pendapatan, mulai dari pajak, retribusi, usaha jasa, pertanian, kehuanan, kelautan, pariwisata, dan pendayagunaan BUMD.

“Kerja, kerja, kerja. Indikator kinerja OPD penghasil PAD harus dikuatkan, dengan tidak menjalankan rutinitas di zona nyaman Selama ini kami cermati OPD masih normatif dalam melakukan optimalisasi dalam pencapaian target PAD,” ujar juru bicara Fraksi Golkar, Helmy Busthomi.

Begitu pula dengan pandangan fraksi lainnya dari Fraksi Persatuan Pembangunan dengan juru bicara Khoirul Anam, Fraksi Partai Amanat Nasional, dengan juru bicara Ririn Fajriyah, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan juru bicara A Muslikhin serta Fraksi Demokrat dengan juru bicara Suharyono, seluruhnya menyetujui agar Raperda APBD 2019 ini, bisa dibahas oleh komisi-komisi. (hromly)

 

Sumber   : Humas Cilacap

Editor      : Erik Stiyanto

Read more...

Cara Tetap Bisa Chat Orang yang Blokir WhatsApp Kita

Sebagai salah satu aplikasi chatting paling populer dan banyak penggunanya, WhatsApp menyediakan salah satu fitur yang memungkinkan kamu memblokir nomor orang lain.

Nomor terblokir, otomatis gak bisa lagi mengirim pesan ke WhatsApp si pemblokir. Tapi tunggu dulu, kali ini Jaka akan kasih tau cara chat orang yang blokir kamu di WhatsApp.

Cara Chat Orang yang Blokir WhatsApp Kita

Teman yang sudah lama gak kamu hubungi atau gebetan yang lagi kamu deketin tiba-tiba hilangdari daftar kontak di WhatsApp? Mungkin aja kamu diblok sama dia! Ketika seseorang memblokir nomor HP orang lain, maka otomatis orang tersebut gak bisa lagi berhubungan alias chatting di WhatsApp.

api, ternyata ada beberapa cara untuk mengakali persoalan di atas lho. Kamu tetap bisa chat orang tersebut di WhatsApp dengan mengimplementasikan beberapa metode, salah satunya menggunakan WhatsApp dengan nomor palsu.

Gunakan WhatsApp dengan Nomor Palsu

Seperti yang sudah Jaka sebut di atas, salah satu cara supaya kamu bisa chat orang yang blokir nomor HP kamu di WhatsApp, kamu bisa melakukan verifikasi dengan menggunakan nomor palsu. Langsung aja ikuti langkah-langkahnya di bawah ini:

• Kamu memerlukan bantuan sebuah aplikasi bernama TextNow. Aplikasi tersebut akan memberikan kamu nomor HP baru (tentunya palsu) yang nantinya bisa digunakan untuk kebutuhan verifikasi.

Download: TextNow

• Gunakan nomor tersebut untuk proses verifikasi akun WhatsApp. Karena gak bisa menerima SMS, kode verifikasi bisa kamu terima via panggilan suara. Pilih Call me untuk mendapatkan kode verifikasi.

• Jika sudah mendapatkan kode tersebut, segera lengkapi dan selesaikan proses verifikasi. Kini WhatsApp kamu sudah menggunakan nomor berbeda dan otomatis pemblokiran yang dilakukan orang lain pada nomor HP lama sudah gak berlaku.

Masih ada dua metode alias cara lagi untuk kamu bisa mengirim chat WhatsApp meskipun orang tersebut sudah memblokir nomor kamu. Caranya dengan menggunakan aplikasi fake messengeratau melakukan verifikasi WhatsApp dengan nomor darurat. Untuk lebih detail, kamu bisa baca langkah-langkah lengkapnya di artikel Jaka berikut ini.

Chat Orang yang Blokir Kamu di WhatsApp

Setelah melakukan salah satu dari tiga metode di atas, otomatis WhatsApp kamu kini sudah gak lagi menggunakan nomor yang diblokir oleh orang yang kamu tuju. Kamu sekarang bisa chat dia kapan pun kamu mau.

Siap-siap aja karena respon yang akan kamu terima dari orang itu gak jauh-jauh dari kaget dan bingung kenapa kamu bisa chat dia di WhatsApp, padahal nomor HP kamu sudah diblokir.

Akhir Kata

Itulah cara mudah untuk tetap bisa mengirim atau chat WhatsApp ke orang yang blokir nomor kamu. Kini kamu gak perlu lagi takut gak bisa menyapa teman sombong atau gebetan jual mahal di WhatsApp karena meski nomor kamu diblokir, kamu tetap bisa ngechat dia. Selamat mencoba!

Sumber   : JalanTikus

Editor      : Erik Stiyanto

Read more...

Inspektorat Temukan 630 Kasus Pengawasan.

CILACAP, SATELITPOST-Inspektorat Kabupaten Cilacap menemukan sebanyak 630 temuan pada pengawasan tahunan (PKTK) tahun 2017 dan semester I 2018. Dari jumlah temuan tersebut ada sebanyak 632 rekomendasi yang diberikan.

Inspektur Kabupaten Cilacap Imam Yudianto mengatakan ada pemeriksaan yang dilakukan, yakni di pemerintahan desa dan pemeriksaan SKPD.

Untuk temuan pemeriksaan desa di antaranya kurangnya volume pekerjaan pada pembangunan fisik, bendahara desa belum melaksanakan penatausahaan dan pertangungjwaban desa sesuai ketentuan, ada belanja di luar APBDes, pengadaan barang dan jasa belum semuai kententuan, dan juga mahalnya pengadaan barang dan jasa.

Sedangkan untuk temuan pada SKPD, di antaranya kekurangan volume pekerjaan pada beberapa kegiatan pembangunan fisik, tingginya harga pembayaran melebihi SSH, transaksi yang belum dipungut pajak, belanja dana BOS yang tidak sesuai peruntukannya, dan pertanggung jawaban dana yang tidak didukung dengan bukti yang memadai.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Farid Ma’ruf mengatakan, jika ingin mempertahankan opini BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka pengelolaan APBD harus dilakukan sesuai dengan aturan perundangan.

“Kita sudah WTP, tetapi memang ada catatannya. Mudah-mudahan tahun depan tetap mendapatkan WTP yang sempurna. Dalam artian bahwa catatan ini bisa dihilangkan, dan kesalahan yang pernah terjadi tidak terulang kembali,” ujarnya, Selasa (16/10) kemarin usai Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda).

Larwasda ini digelar untuk memberikan informasi tentang hasil-hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Fungsional kepada Publik, dan memberikan gambaran hasil pemeriksaan tahun 2017 dan Semester I tahun 2018. Sekaligus untuk mempercepat proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selain itu menjadi evaluasi bagi para SKPD untuk lebih siap lagi pada pemeriksaan selanjutnya. Sehingga kedepan tidak banyak lagi catatan dari BPK.

“Untuk tindak lanjut dari temuan kita sudah 91 persen, dan tertinggi di Jawa Tengah. Mudah-mudahan tidak ada lagi temuan kedepannya,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji mengatakan selama 2 tahun terakhir yaitu Tahun 2016 dan tahun 2017 Pemkab Cilacap memperoleh WTP dari BPK RI atas LKPD. Dengan diperolehnya Opini WTP menunjukan bahwa pengelolaan keuangan sudah semakin baik. Meskipun demikian, semuanya tidak boleh terlena, karena masih harus melakukan perbaikan-perbaikan pada catatan-catatan.

“Seluruh pejabat harus terus mengawal dengan baik dan serius dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, sehingga Opini WTP atas LKPD Kabupaten Cilacap di tahun-tahun mendatang dapat diraih kembali,” katanya.

Bupati menyampaikan pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), bukanlah upaya untuk mengungkapkan kesalahan dan menjatuhkan SKPD atau Unit kerja tertentu. Justru membantu SKPD atau Unit kerja agar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selalu berada pada jalurnya, dan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

“Jadi setiap SKPD dan Unit kerja agar bersikap proaktif terhadap jika ada pengawasan yang dilakukan oleh APIP. Dan kepada Kepala SKPD untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan dari APIP maupun hasil pemeriksaan BPK RI,” katanya.

Larwasda ini diikuti sebanyak 125 orang yang terdiri dari para Kepala OPD di jajaran Pemkab Cilacap, pimpinan perusda, camat, kepala desa, dan dinas instansi terkait. Selain itu juga dihadiri Wakil Bupati, Syamsul Auliya Rahman, Ketua DPRD, Ketua Komis A DPRD, Sekretaris Daerah Drs Farid Maruf MM, para Assisten Sekda, Inspektur Pembantu Wilayah II, Basuki Budi Santoso selaku penyelenggara. (ale)



Sumber   : Satelitepost

Editor     : Erik Stiyanto

Read more...

Kontingen Porprov Kabupaten Cilacap, ditarget masuk 10 besar Jawa Tengah

Kontingen Porprov Kabupaten Cilacap, ditarget masuk 10 besar Jawa Tengah

 

HUMAS CILACAP. Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, melepas sejumlah 269 atlet Kabupaten Cilacap yang akan berlaga pada Pekan Olah Raga Provinsi/Porprov Jawa Tengah 2018.

Pelepasan yang berlangsung di pendopo Wijayakusuma Cilacap, dihadiri Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman, Sekretaris Daerah Drs. Farid Maruf, MM, para atlet Porprov, pelatih, offisial, dan sejumlah pejabat dilingkungan Pemkab Cilacap.

Menurut Ketua Koni Kabupaten Cilacap, Didik Rahmadi, kontingen Kabupaten Cilacap yang berlaga pada Porprov 2018, seluruhnya berjumlah 381 orang terdiri dari 269 orang atlet dan pelatih, ditambah offisial, panita dan driver.

Mereka para atlet Cilacap akan berlaga pada 33 cabang olahraga yang dipertadingkan di ajang Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah, akan berlangsung dari tanggal 19 hingga 25 Oktober di Surakarta.

Didik menambahkan, pada gelaran porprov ini, Koni mentargetkan 19 medali emas dan Kontingen Kabupaten Cilacap masuk dalam rangking 10 besar di tingkat Jawa Tengah. Cabang Olahraga yang diharapkan mampu mendulang emas, diantaranya dayung, panahan, dan beberapa cabang olahraga beladiri, ujar Didik.

33 cabang olahraga yang diikuti kotingen Cilacap antara lain, Aeromodeling, menembak, anggar, angkat berat, panjat tebing, senam, pencak silat, atletik, renang, bilyard, panahan, footsal, bridge, sepak takraw, bulu tangkis, sepeda, catur, selam, dayung, taekwondo, drumband, tennis lapangan, golf, tennis meja, karate, tinju, kempo dan wushu.

Kepada para atlet yang berprestasi, Pemkab dan Koni menyediakan sejumlah bonus. Peraih medali emas diberikan bonus sebesar Rp. 30 juta.

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji kepada para atlet porprov menyampaikan, ajang pekan olahraga Provinsi Jawa Tengah ini merupakan event yang penting, untuk menunjukan kemampuan para atlet Cilacap.

Apabila pada Porprov tahun 2013 di Purwokerto, lanjut Bupati, kontingen Porprov Kabupaten Cilacap berhasil memperoleh 10 mendali emas, 20 mendali perak dan 33 mendali perunggu sehingga berada di peringkat 17, maka pada Porprov tahun 2018 ini  kontingen Porprov Kabupaten Cilacap diharapkan  bisa menambah perolehan mendali sehingga dapat masuk 10 besar, atau bahkan menjadi juara umum. (hromly)

Sumber   : Humas Cilacap

Editor     :  Erik Stiyanto

Read more...

Steril dari Pelacuran, Satpol PP Rutin Lakukan Patroli.

Steril dari Pelacuran, Satpol PP Rutin Lakukan Patroli.

Pemasangan banner pengumuman dan imbauan terkait penutupan serta pelarangan prostitusi atau pelacuran di Kelurahan Cilacap, Selasa (25/9).Istimewa

CILACAP, Satpol PP Kabupaten Cilacap memastikan kawasan Kampung Baru khusunya RT 6 dan RT 8 RW 13 Kelurahan Cilacap tidak lagi digunakan sebagai tempat prostitusi.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Satpol PP Cilacap Ditiasa Pradipta melalui Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Rohwanto, Rabu (03/10). Menurutnya, investigasi sudah dilakukan termasuk memberikan Surat Peringatan (SP) satu hingga tiga. Dengan batas waktu hingga tanggal 01 Oktober 2018.

Seperti yang diketahui sebelumnya pemasangan spanduk imbauan atau pengumuman telah dilakukan bersama dengan Forkompimcam terkait dengan menutup dan melarang kegiatan prostitusi dan pelacuran di Kampung Baru.

“Dengan adanya SP dan pemasangan spanduk itu berjalan efektif, katakanlah yang sering kesitu dengan membaca itu sekarang sudah tidak ada aktivitas,” katanya.

Kendati demikian apabila setelah SP 3 ini masih ditemukan atau didapati beroperasi akan tetap dilakukan penindakan. Katakanlah tangkap tangan, apabila hal tersebut terjadi bisa dilakukan penyegelan. Pemantauan juga trus dilakukan oleh Satpol PP Cilacap baik terbuka maupun tertutup.

“Kelihatanya mereka juga memahami ketentuan itu. Kita juga pantau, monitor dan patroli terus, juga sudah sepakat dengan Forkompim dan masyarakat sekitar untuk mendukung. Manakala ada info, kita lakukan tindakan,” katanya. (and)

Sumber    : satelitepost.com

Editor       : Erik Stiyanto

Read more...

Ribuan GTT / PTT Cilacap Gelar Istighosah dan Bakti Sosial.

Ribuan GTT / PTT Cilacap Gelar Istighosah dan Bakti Sosial.

CILACAP - Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT / PTT) Kabupaten Cilacap menggelar Istighosah Akbar, di Alun Alun Cilacap, Kamis (4/10/2018). Acara yang dirangkai pemberian santunan anak yatim dan korban bencana alam di Palu - Donggala tersebut, diikuti lebih dari 4.000 GTT / PTT.

Sekitar pukul 09.00 WIB, massa mulai berkumpul di Lapangan Eks Batalyon 405 Cilacap. Selanjutnya mereka berjalan kaki dan tiba di Alun-Alun Cilacap sekitar pukul 09.50 WIB. Istighosah massal dimulai pukul 10.35 WIB, dipandu KH. Mislakhudin salah satu pimpinan Ponpes di Kelurahan Lomanis Cilacap. 

Turut hadir, Wakil Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman, Sekda Farid Maruf, Kepala Dinas P dan K Cilacap Warsono, unsur Forkopimda, dan juga beberapa undangan. Imam Masjid Agung Darussalam Cilacap, KH. Muslikhun Ashari dalam tausiyahnya memotivasi GTT / PTT untuk senantiasa dekat dengan Allah Swt. 

“Kita memberi kesempatan pada kita untuk memohon kepada Allah SWT dengan cara menjalankan ibadahnya dan menjalankan perintahnya. Doa sekecil apapun mudah-mudahan Allah SWT akan mengabulkan harapan kita, ”katanya.

Acara dilanjutkan dengan santunan kepada anak yatim, dan bakti sosial membantu korban gempa Lombok dan Palu. Ketua FK GTT / PTT Kabupaten Cilacap, Sulthoni mengapresiasi keikhlasan peserta yang terlibat dalam kegiatan ini.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan GTT / PTT. Sementara kekurangan, mereka rela menyisihkan sebagian rejekinya untuk bakti sosial ini ”, kata Sulthoni.

Dalam kesempatan ini, FK GTT / PTT Cilacap juga menyampaikan aspirasinya. Antara lain peningkakan kesejahteraan GTT / PTT, baik linier maupun non linier. Mereka juga membahas Pemkabaruan Perda dan Perbub tentang frekuensi dan kesadaran GTT / PTT SD dan SMP Negeri. (Dony / kominfo)

Foto: Ribuan GTT / PTT Cilacap melakukan istighosah massal di Alun-Alun Cilacap.



Sumber     : cilacapkab.com

Editor         : Erik Stiyanto

Read more...

Kapolda Jateng dan Pangdam Diponegoro Pimpin Apel 3 Pilar.

Kapolda Jateng dan Pangdam Diponegoro Pimpin Apel 3 Pilar.

Kepala Kepolsian Daerah Jawa tengah Irejn Pol Condro Kirono beserta Pangdam IV Diponegoro Mayjen Wuryanto memimpin apel 3 Pilar yang dilakasnakan di Mapolres Cilacap Selasa (2/10/2018). 

Apel dihadiri oleh 700 peserta yang terdiri dari unsur TNI, Polri dan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap yang terdiri dari Camat, lurah dan kepala desa se Kabupaten Cilacap.

Sebagai bentuk netralitas Polri, TNI dan ASN perwakilan dari Bhabinkamtibmas, Babinsa dan perwakilan kepala desa mengucapkan ikrar netralitas dan siap mendukung dalam Pileg dan Pilpres 2018 dengan ditirukan oleh seluruh peserta apel.

Kesempatan pertama dalam sambutanya Kapolda mengapresiasikan keberadaan  3 pilar yang terdiri dari Bhabinkamtibmas, Babinsa   lurah dan kepala desa yang  sudah mendedikasikan tugas nya mengabdi kepada masyarakat

“Yang menjadi Bhabinkamtibmas Babinsa Lurah dan Kepala Desa adalah sosok yang baik yang sudah teruji  sebagai pemimpin terdepan atau ujung tombak yang tajam pemikirannya, hati nuraninya yang bisa memberikan keteladanan kepada masyarakat” ungkap Kapolda

Menurut Kapolda unsur 3 pilar nanti diharapkan bisa merebut simpati dan hati rakyat yang ada diwilayahnya  dengan memberikan pelayaan yang baik sehingga rakyat percaya akan keberadan 3 pilar.  

Netralitas Polri TNI dan ASN saat memberian pelayanan dan pengamanan saat Pilres dan Pileg menjadi harapan masyarakat  sehingga kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi dan keadilan dalam berdemokrasi akan terwujud.

Mengakhiri sambutanya Kapolda berharap kepada 3 pilar  bersama tokoh masyarakat dan ulama bisa menjadi radiator pendingin di masyarakat atau sebagai cooling system saat politik memanas melalui kegiatan olah raga, sosial kesenian dan kebudayaan sehingga situasi lebih mencair.

Pada sambutan yang kedua Pangdam IV Diponegoro Mayjen Wuryanto mengatakan bahwa tujuan dari apel 3 pilar ini adalah untuk sinergitas antara Bhabinkamtibmas, Babinsa, Lurah dan Kepala Desa sehingga terbentuk soliditas antara ketiganya dalam  menyelesaikan secara dini permasalahan yang timbul sehingga kondusifitas di kewilayah bisa tercapai.

“Jika 3 pilar disinerjikan dalam bentuk kegiatan sehari hari maka segala permasalahan akan mudah tertangani dan kondusifitas wilayah akan terwujud” kata Pangdam.

Mengakhiri kegiatan apel 3 Pilar dilakuakan kegiatan foto bersama sebagai wujud kebersamaan antar Polri, TNI dan unsur pemerintah kabupaten Cilacap. 

(Humas Polres Cilacap)

Read more...

DISKOMINFO Gelar Rakor PPID dan Pengelola Website Perangkat Daerah

DISKOMINFO Gelar Rakor PPID dan Pengelola Website Perangkat Daerah.

CILACAP – Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap saat ini telah memiliki website. Namun pemanfaatan dan pengelolaannya belum optimal, bahkan sebagian besar diantaranya masih sangat pasif.

Hal itu dipaparkan dalam Rakor Pengelolaan PPID dan Website OPD di Aula Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap, Rabu (19/9/2018). Rakor dibuka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, Drs. M Wijaya, MM, diikuti PPID dan pengelola website seluruh OPD.

“Saat ini kami telah menyediakan portal web untuk seluruh OPD, hanya saja memang belum terkelola secara optimal karena berbagai sebab”, katanya.

Terkait peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kabid Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik, Sukaryanto menjelaskan, Pemerintah Pusat menilai PPID Cilacap dinilai masih kurang informatif, sehingga perlu perhatian khusus.

Ada banyak elemen dalam kelembagaan PPID yang perlu pembenahan, misalnya pemutakhiran konten website, aktivasi layanan aduan masyarakat melalui media sosial, dan kelengkapan layanan informasi. Pembenahan harus didukung seluruh OPD dan kecamatan.

“Sebab peran PPID pembantu di lingkup OPD dan kecamatan lebih dekat dengan pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat” jelasnya.

Sementara itu Kasi Pengelolaan Informasi dan Statistik, Irianto Budi Raharjo mengatakan, pengelolaan website OPD sudah cukup baik. Hanya saja kontinuitasnya masih kurang, sehingga banyak program dan kegiatan yang tidak tersampaikan.

Rakor yang diikuti seluruh perwakilan OPD ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan serupa. Diharapkan peserta dapat mengaplikasikan wawasan yang diperoleh selama kegiatan berlangsung, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.(dony/kominfo)

Read more...

Ada 429 TKA di Cilacap, Mayoritas dari China

CILACAP - Adanya beberapa proyek pembangunan berskala besar di Cilacap membuat adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang datang ke kota ini. Mereka tersebar di beberapa proyek yang ada, seperti PLTU dan juga Pembangunan proyek Langit Biru di Pertamina.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Cilacap, Kosasih mengatakan jika sampai  saat ini ada sebanyak 429 orang TKA yang bekerja di 18 perusahaan. Dari jumlah tersebut sebanyak 320 orang merupakan pekerja asal China. Sedangkan lainnya berasal dari berbagai negara seperti Malaysia 14 orang, Thailand 1 orang, India 10 orang, Singapura 2 orang, Jepang 39 orang, Italia 1 orang, Filipina 17 orang dan juga Korea 5 orang. Jumlah ini seringkali berubah, karena tidak sedikit dari para TKA ini yang hanya datang dalam beberapa waktu saja. “Mereka terbanyak bekerja di PT D&C Engineering Company yang di PLTU, ada sekitar 191 orang,” ujarnya, Selasa (18/9).

Sedangkan jumlah terbanyak lainnya di PT China Communication Construction EI dengan jumlah 70 orang yang semuanya dari Cina. Kemudian PT JGC Indonesia yang ada di Proyek Langit Biru Cilacap (PLBC) dengan jumlah sekitar 70 orang, dari jumlah tersebut kebanyakan berasal dari Jepang 37 orang, Filipina 16 orang, Malaysia 12 orang, Singapura dan Korea 2 orang, serta 1 orang dari Cina.   “Mereka di sini bekerja di jajaran manajerial, ada yang jadi operator yang kemudian harus transfer ilmu dengan tenaga kerja asal Indonesia, mereka bekerja harus punya skill,” katanya.

Jika ada yang bekerja untuk mengelas, kata dia, meskipun mengelas harus memiliki kemampuan khusus, apalagi  dilakukan untuk pembangunan PLTU. Sampai saat ini Dinas belum menemukan TKA yang bekerja pada level bawah.

Adanya TKA ini, kata dia, karena memang investasi berasal dari asing. Sehingga teknologi berasal dari pihak asing. Meskipun demikian, mereka juga harus bisa berbahasa Indonesia. Pemerintah bekerjasama dengan Universitas Negeri Semarang untuk memberikan pelatihan bahasa Indonesia.

Untuk pengawasan terhadap para TKA ini, kata dia, saat ini menjadi kewenangan dari Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan dari dinas hanya sebatas pembinaan kepada perusahaan dan juga kepada tenaga kerja.

“Pembinaan ini dilakukan agar mereka tidak melakukan pelanggaran, jadi kita ingatkan keberadaan mereka harus ada IMTA (izin mempekerjakan tenaga kerja asing, red), visa kerja arus sesuai, dan setiap kedatangan harus lapor kepada dinas, tinggal di mana, dan juga TKA yang lebih dari 6 bulan harus diikutsertakan dalam BPJS,” ujarnya.

Meskipun pengawasan ada di Provinsi Jawa Tengah, tetapi ada petugas yang berkantor di Disnakerin Cilacap, di mana setiap Selasa dan Kamis. Keduanya juga selalu berkoordinasi apabila ditemukan permasalahan, baik pada saat pelaksanaan pembinaan oleh dinas, aduan atau temuan dari pengawasan Provinsi.

Kepala Bidang Penempatan Pelatihan Produktivitas Ketenagakerjaan, Sutiknyo mengatakan jika selain TKA, perusahaan-perusahaan tersebut juga banyak mempekerjakan tenaga kerja lokal. Seperti yang ada di PLTU, dari laporan terakhir dari sebanyak 2.293 orang pekerja, jumlah TKA hanya 95 orang, sedangkan lainnya dari Indonesia.

“Pekerja lokal ini ada dari desa yang di ring 1, ring 2, seperti Karangkandri, Slarang, Menganti, ada juga pekerja yang ber KTP Cilacap, dan juga ada yang dari luar Cilacap,” katanya. (and/ale)

Sumber      : satelitepost.com

Editor         : Erik Stiyanto

Read more...